Title KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN HOMOSEKSUAL DI INDONESIA
Edition
Call Number 345.01 Erw k
ISBN/ISSN
Author(s) erwin - Personal Name
Subject(s)
Classification 345.01
Series Title
GMD DISERTASI
Language
Publisher Universitas Jambi
Publishing Year 2020
Publishing Place Jambi
Collation
Abstract/Notes KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN HOMOSEKSUAL DI INDONESIA

ABSTRAK

Tujuan penelitian: 1) Untuk menganalisis dan mengkritisi pengaturan terhadap homoseksual dalam KUHP Indonesia dan beberapa Negara. 2) Untuk menganalisis urgensi kebijakan hukum pidana terhadap homoseksual. 3)Untuk menemukan formulasi hukum pidana terhadap homoseksual di masa yang akan datang. Masalah yang dibahas: 1) Bagaimana pengaturan terhadap homoseksual di Indonesia dan beberapa Negara. 2) Apa urgensi kebijakan hukum pidana terhadap homoseksual. 3)Bagaimanakah formulasi hukum pidana terhadap homoseksual di masa yang akan datang. Metode yangdigunakan yaitu yuridis normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (normatif approach), pendekatan konsep (conceptual approach), pendekatan perbandinggan(comparatife approach), pendekatan analisis(analisis approach), pendekatan sejarah(historical approach), dan pendekatan filsafat(fhilosophical approach).Hasilpenelitian: 1)Pengaturan hukum tentang homoseksual dalam KUHP Indonesia belum mengatur larangan aktifitas homoseksual secara menyeluruh, karena hanya melarang homoseksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap orang yang belum dewasa. 2)Melakukan kebijakan hukum pidana terhadap homoseksual merupakan suatu hal yang urgen, karena secara filosofis bertentanggan dengan ideologi Pancasila.Secara sosiologis ruang sosial keindonesiaan tidak mengenal homoseksual karena merupakan perbuatan yang mengganggu ketertiban sosial dan nilai moral masyarakat. Secara kesehatan homoseksual dapat menyebabkan dan menularkan penyakit HIV-AIDS. Secara yuridis bertentanggan dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 3)Formulasi hukum pidana terhadap homoseksual di masa yang akan datang seharusnya merumuskan: Pertama dari konsep perbuatan, melarang perbuatan memasukkan alat kelamin laki-laki yang satu kedalam dubur atau bagian tubuh seorang laki-laki yang lain, atau seorang wanita yang menggesekan bagian anggota tubuhnya pada alat kelamin atau bagian tubuh wanita yang lain. Baik yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan maupun yang dilakukan dengan kerelaan. Kedua konsep pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku homoseksual, dibebankan kepada para pihak jika dilakukan dengan kerelaan, namun apabila dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pihak yang memaksa. Ketiga dari sisi sanksi, yaitu pidana penjara, denda dan sanksi tindakan berupa rehabilitasi. Kesimpulan: 1)Pengaturan homoseksual dalam Pasal 292 KUHP belum melarang homoseksual yang dilakukan oleh orang dewasa. 2)Urgensi untuk melakukan kebijakan hukum pidana terhadap homoseksual karena bertentanggan dengan ideologi Pancasila, Undang-Undang Perkawinan dan dapat merugikan kesehatan. 3)Formulasi hukum pidana terhadap homoseksual di masa yang akan datang seharusnya dirumuskanlebih lengkap tentang konsep perbuatan, konsep pertanggungjawaban pelaku dan konsep sanksi pidana terhadap homoseksual. Saran: 1)Perlu melakukan penyempurnaan terhadap Pasal 292 KUHP.2)Hendaknya Pemerintah dan DPR menetapkan homoseksual sebagai tindak pidana. 3)Perlu menetapkan formulasi hukum pidana terhadap homoseksual, khususnya menetapkan konsep perbuatan, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku serta sanksi pidananya.
Specific Detail Info
Image
File Attachment
LOADING LIST...
Availability
LOADING LIST...
  Back To Previous